MUI Ketapang Kehilangan Kiai Faisol: Siapa Melanjutkan, dan Ke Mana Organisasi Ini Akan Dibawa?

MUI Ketapang Kehilangan Kiai Faisol: Siapa Melanjutkan, dan Ke Mana Organisasi Ini Akan Dibawa?

Oleh : M. Nashir Syam

Wafatnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ketapang, Drs. KH. Moh. Faisol Maksum, pada Senin (16/11/2026), tentu meninggalkan duka yang mendalam. Ketapang bukan sekadar kehilangan seorang ulama, tetapi juga kehilangan sosok pemimpin umat yang selama ini dikenal mampu merawat perbedaan, membangun kesejukan, dan menjembatani berbagai kepentingan di tengah kehidupan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Kiai Faisol, MUI Ketapang telah menunjukkan wajah kelembagaan yang relatif inklusif. Ia mampu mengayomi berbagai paham dan kelompok yang berbeda di internal umat Islam, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan komunitas lintas agama. Dalam relasinya dengan pemerintah daerah, Kiai Faisol juga tampil sebagai mitra dialog yang menyejukkan. Ia tidak hanya hadir sebagai representasi ulama, tetapi juga sebagai figur yang mampu membangun komunikasi antara kepentingan keagamaan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.

Kepergian beliau terasa semakin mengejutkan karena terjadi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VII MUI Kabupaten Ketapang yang direncanakan berlangsung pada 5–6 Desember 2026. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kiai Faisol sebelumnya dipandang sebagai figur yang berpeluang besar untuk kembali memimpin MUI Ketapang lima tahun ke depan. Namun, takdir berkata lain. Agenda regenerasi kepemimpinan yang semula diperkirakan berjalan dalam suasana kesinambungan, kini harus dimulai dengan pertanyaan baru: siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan MUI Ketapang setelah Kiai Faisol?

Pertanyaan ini tentu bukan semata-mata soal siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum. Lebih dari itu, Musda VII menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjalanan MUI Ketapang ke depan. Siapa pun figur yang muncul dan kemudian dipercaya memimpin, publik tentu berharap ia memiliki karakter kepemimpinan yang mampu meneruskan warisan Kiai Faisol, terutama dalam hal keterbukaan, kemampuan merangkul perbedaan, serta kematangan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Namun, meneruskan kepemimpinan tidak cukup hanya dengan mewarisi ketokohan seseorang. MUI Ketapang juga perlu melakukan pembenahan kelembagaan. Sebab, di balik sejumlah capaian selama kepemimpinan Kiai Faisol, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian serius kepengurusan mendatang.

Pertama, MUI Ketapang membutuhkan kantor sekretariat yang representatif.

Sebagai rumah besar umat Islam, MUI semestinya memiliki pusat aktivitas dan pelayanan organisasi yang memadai. Kantor sekretariat bukan sekadar bangunan fisik atau simbol keberadaan organisasi. Ia merupakan ruang perjumpaan, pusat koordinasi, tempat berdiskusi, serta ruang pelayanan bagi umat. Sulit membayangkan sebuah organisasi yang mengemban tanggung jawab besar dalam kehidupan keumatan, tetapi belum memiliki rumah kelembagaan yang benar-benar representatif.

Sudah saatnya persoalan ini menjadi agenda prioritas kepengurusan baru. MUI harus memiliki rumah yang terbuka bagi ulama, cendekiawan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat luas.

Kedua, kepemimpinan MUI perlu bergerak dari ketergantungan pada figur menuju kekuatan kelembagaan.

Tidak dapat dimungkiri, kepemimpinan Kiai Faisol selama ini sangat ditopang oleh kapasitas personal, ketokohan, dan jaringan komunikasi yang beliau miliki. Hal itu merupakan kelebihan sekaligus pelajaran penting. Namun, organisasi yang kuat tidak boleh terlalu bergantung pada satu figur.

MUI harus mampu membangun sistem kerja yang berjalan secara kolektif dan berkelanjutan. Program kerja tidak boleh hanya hidup ketika ketua umum memiliki inisiatif, begitu pula komunikasi dengan umat tidak semestinya bergantung pada kedekatan personal seorang pemimpin. Harus ada mekanisme organisasi, pembagian peran, agenda rutin, dan sistem koordinasi yang membuat MUI tetap hadir sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Dengan demikian, yang diwariskan dari seorang ketua bukan hanya nama baik dan ketokohannya, melainkan juga sistem organisasi yang semakin matang.

Ketiga, MUI harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia umat Islam di Ketapang.

Sesungguhnya Ketapang memiliki potensi intelektual keislaman yang cukup besar. Para ulama, cendekiawan, akademisi, dan alumni perguruan tinggi Timur Tengah semakin banyak. Mereka merupakan modal sosial dan intelektual yang sangat berharga bagi pengembangan kehidupan keagamaan di daerah ini.

Persoalannya, potensi tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dan diberdayakan secara optimal dalam kerja-kerja kelembagaan MUI. Aktivitas menyapa umat, memberikan pencerahan, dan menyelesaikan persoalan keagamaan masih sering berlangsung secara personal, belum sepenuhnya menjadi gerakan organisasi.

Ke depan, MUI perlu menjadi ruang aktualisasi bersama. Para cendekiawan dan ulama tidak cukup hanya dicantumkan dalam struktur kepengurusan, tetapi harus diberi ruang untuk berpikir, berkontribusi, dan mengambil bagian dalam program nyata. MUI harus menjadi rumah intelektual umat, tempat gagasan keislaman bertemu dengan kebutuhan riil masyarakat.

Keempat, MUI perlu lebih peka terhadap dinamika persoalan keumatan dan kemasyarakatan.

Inilah salah satu tantangan penting yang tidak boleh diabaikan. MUI jangan sampai hanya terlihat ketika ada persoalan fatwa, kegiatan seremonial, atau agenda keagamaan formal. Kehidupan umat jauh lebih luas daripada itu.

Persoalan sosial, lingkungan, kemiskinan, pendidikan, kerukunan, hingga berbagai problem kemasyarakatan seharusnya menjadi bagian dari perhatian MUI. Persoalan kebakaran hutan dan lahan, misalnya, bukan hanya isu lingkungan atau urusan teknis pemerintah. Di dalamnya terdapat dimensi moral, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, perlindungan terhadap kehidupan, serta kewajiban menjaga kemaslahatan bersama. Isu seperti ini semestinya juga mendapat perhatian dan pandangan keagamaan dari MUI.

MUI tidak harus mengambil alih peran lembaga teknis atau organisasi lain. Namun, MUI memiliki otoritas moral dan keagamaan untuk memberikan perspektif, mengingatkan, menyampaikan kritik, dan menawarkan solusi atas persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kehati-hatian dalam menjaga hubungan dengan pemerintah memang penting. Akan tetapi, jangan sampai kehati-hatian itu justru membuat MUI kehilangan daya kritisnya. Posisi MUI sebagai shadiqul hukama atau mitra pemerintah bukan berarti harus selalu berada dalam barisan pembenaran terhadap kebijakan pemerintah. Kemitraan yang sehat justru mensyaratkan adanya keberanian menyampaikan pandangan, termasuk ketika harus mengingatkan atau mengkritisi sesuatu yang dinilai belum berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Mitra bukan berarti selalu sependapat. Terkadang, justru karena menjadi mitra, MUI harus berani menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak nyaman didengar. Kritik yang disampaikan dengan argumentasi keilmuan, etika, dan tanggung jawab moral merupakan bagian dari kontribusi ulama dalam kehidupan publik.

Di sisi lain, salah satu capaian penting kepemimpinan Kiai Faisol yang patut dipertahankan adalah kemampuannya menjadikan MUI sebagai ruang bersama bagi berbagai kelompok Islam. Terakomodasinya organisasi seperti LDII dalam struktur kepengurusan MUI Ketapang, misalnya, menunjukkan adanya semangat merangkul dan membuka ruang kebersamaan. Hal ini menjadi catatan tersendiri, terutama ketika di daerah lain, seperti Kabupaten Kayong Utara, akomodasi serupa belum berjalan dengan kondisi yang sama.

Pengalaman Ketapang ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus selalu berujung pada jarak dan kecurigaan. MUI justru harus menjadi ruang dialog yang memungkinkan berbagai kelompok Islam duduk bersama, membangun komunikasi, dan mencari titik temu dalam kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan umat.

Karena itu, Musda VII MUI Ketapang mendatang seharusnya tidak hanya disibukkan dengan pembicaraan mengenai figur ketua umum dan komposisi kepengurusan. Lebih penting dari itu adalah membangun kesepakatan tentang visi, agenda, dan arah kelembagaan lima tahun ke depan.

Siapa pun yang nantinya menggantikan Kiai Faisol, ia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia dituntut bukan hanya mampu menjaga harmoni yang telah dibangun, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan agar MUI semakin hadir dan dirasakan manfaatnya oleh umat.

Kiai Faisol telah meninggalkan warisan tentang pentingnya merangkul, menyejukkan, dan membangun komunikasi. Kini, tugas kepengurusan berikutnya adalah memastikan bahwa warisan tersebut tidak berhenti sebagai kenangan tentang seorang tokoh, tetapi tumbuh menjadi tradisi dan budaya organisasi.

Sebab, MUI Ketapang tidak boleh hanya besar karena ketokohan seorang Kiai Faisol. MUI harus tumbuh menjadi lembaga yang kuat karena sistem, kokoh karena kebersamaan, berwibawa karena keilmuan, dan dicintai umat karena kehadirannya benar-benar dirasakan.

Selamat jalan, Kiai Faisol. Ketapang akan mengenang keteladanan dan pengabdianmu. Dan bagi siapa pun yang kelak menerima amanah kepemimpinan MUI Ketapang, ada warisan yang harus dijaga dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Musda VII bukan sekadar momentum memilih pemimpin baru. Ia adalah kesempatan untuk membawa MUI Ketapang melangkah dari organisasi yang bertumpu pada ketokohan menuju lembaga yang semakin kokoh, inklusif, kritis, dan responsif terhadap denyut kehidupan umat dan masyarakat. Wallahu A’lam

Share this post