Pontianak – kalbar.mui.or.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat dipimpin Ketua Umum Bapak Drs.KH.Basri Har, menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang baru Bapak Edyward Kaban,SH,MH beserta jajaran kejaksaan tinggi Kalbar.Rabu, 26/6 siang bertempat di Sekretariat MUI Kalbar.
Dalam kunjungan tersebut Ketum MUI Kalbar didampingi Sekretaris Umum Muh.Sani,SH,M.AP dan unsur Dewan Pimpinan Harian.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah tentang regulasi dan proses audit terkait sertifikasi halal. Didik Hariyadi, S.Gz., M.Si., dari LPPOM MUI, menjelaskan secara mendetail mengenai prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha agar produk mereka dapat mendapatkan label halal yang sah. Diskusi ini diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih baik bagi para pelaku usaha di Kalimantan Barat untuk mengikuti standar yang ditetapkan.
Pertemuan juga mengangkat isu sensitif terkait rumah makan yang mencantumkan label halal tanpa melalui proses sertifikasi resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat muslim, karena keabsahan kehalalan produk tersebut menjadi tidak jelas. Drs. H. Jipridin, M.Si., dalam sesi diskusi, menggarisbawahi pentingnya kriteria yang jelas dan tindakan preventif yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini.
Kajati Edyward Kaban menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan MUI dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat, terutama yang beragam etnis dan agama. “Kita tidak hanya akan melakukan penindakan, tetapi juga upaya preventif untuk memastikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi umat muslim,” ungkapnya.
Ketua Umum MUI Kalbar Drs.KH Basri, HAR menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk saling bersinergi dalam mewujudkan program pemerintah tentang percepatan sertifikasi halal produk pangan, obat obatan dan kosmetik. Yang ditargetkan pada bukan oktober 2024..
Dirinya berharap bahwa sinergi antara Kejati dan MUI akan semakin erat ke depannya, demi kebaikan bersama. “Kedepannya, kita berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dari saat ini,” pungkasnya.
Pertemuan hari ini menandai langkah awal yang positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dengan baik di Kalimantan Barat. (Hannan/Fauzi)
