Pontianak – mui-kalbar.or.id Senin, 18/7, Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Drs. H. Basri, HAR mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat. FGD ini bertemakan Peran Tokoh Agama Dalam Rangka Menangkal Politik Identitas dan Isu SARA Guna Menciptakan Pemilu 2024 yang Damai dan Aman. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ibis Hotel Pontianak.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, Ketua FKUB Kalbar Dr. Ismail Ruslan, M.Si, Dr. Jumadi, M.Si pengamat politik Universitas Tanjungpura, Ramdan, M.Pd Ketua KPU Kalbar, Ruhermansyah, SH Ketua Bawaslu Kalbar. FGD ini dipandu oleh moderator Dr. AR Muzammil, M.Si mantan Ketua KPU Kalbar.
Ramdan, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua KPU Kalbar menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan datang pada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan demokrasi yang sesuai asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Untuk melindungi dan menjaga hak demokrasi, KPU sudah ada menyiapkan aplikasi https://peduliHakmu.kpu.go.id, untuk masyarakat bisa daftar dan mengecek sendiri haknya menjadi pemilih dalam Pemilu.
Ruhermansyah, SH selaku Ketua Bawaslu Kalbar bertugas mengidentifikasi dan memetakan kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Juga mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, dan memantau, dan mengevaluasi penyelenggara Pemilu. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Untuk itu semua elemen masyarakat perlu banyak bekerjasama dan bersinergi demi untuk Pemilu yang aman dan damai 2024 mendatang.
Dr. Ismail Ruslan, M.Si selaku Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat yang juga salah satu Ketua MUI Kalbar, menyampaikan bahwa melalui para tokoh agama terlibat langsung dalam Pemilu disetiap kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, ini terlihat dari jejak digital mereka di media selama ini. Sebagai bukti, pada tahun 2020 FKUB Kalbar memperoleh Harmoni Award dari Menteri Agama. Kemudian hasil survei bahwa indeks kerukunan di kalbar pada tahun 2022 pada posisi 81,03 %. Kita menghadapi ancaman intoleransi dan radikalisme teroris cukup membahayakan sebagai ancaman Pemilu 2024. Banyak persaoalan yang kita hadapi, tetapi kita punya keterbatasan, mudah-mudahan hal yang kecil sudah kita lakukan bisa membantu mengurangi bahkan menyelesaikan masalah bangsa.
Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si menyampaikan Pemilu damai dalam perspektif agama. Ada Input yng harus disadari bahwa sebagai manusia harus mengkristal niat kita dengan tujuan agar Indonesia tetap jaya, mengoptimalkan dan memaksimalkan KPU, Bawaslu dan DKPP. Proses Pemilu kita harus melepaskan simbol-simbol sakral (agama, negara) dari kepentingan politik. Mengedepankan cara beragama yang moderat. Tantangan Pemlu 2024 cukup berat, oleh karena itu gesekan harus bisa kita kurangi. Indonesia sangat plural, multikultur, jadi harus bhinneka tunggal ika. Harus ada jaminan keamanan. Jangan pernah menghalalkan yang haram demi sebuah kemenangan, semua cara digunakan demi mencapai tujuan kemenangan. Kita harus mengantispasi hoax, fitnah, intimidasi, primordialisme, bullying, dan sebagainya. Adapun output pada Pemilu damai perspektif agama ialah peserta siap menerima hasil Pemilu 2024 dengan lapang dada, dewasa, demi Indonesia yang jaya. Sebuah kesimpulan bahwa kita semua boleh jadi pemain, wasit, dan komentator, tetapi pastikan sportif demi NKRI yang maju, bermartabat, dan jaya.
Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si pengamat politik dari Universitas Tanjungpura mengawali dengan sebuah pertanyaan mengapa politik identitas marak pada Pemilu 2019? Karena itu merupakan fakta para kontestan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan, halal, haram, hantam, marak buzzer, dan sebagainya. Bahkan ada Caleg yang menhampaikan bahwa masyarakat tidak perlu dibina, cukup dibeli saja, buah sawit buah kayu ara, ada duit ada suara. Pengelolaan isu perlu dilakukan dengan baik. Ancaman dan tantangan integrasi, dengan meminimalkan perbedaan dan memaksimalkan persamaan antar lini, perlu koordinasi lintas sektoral.
Drs. H. Basri, HAR menyambut baik FGD yang digagas oleh PWI Kalbar. Kegiatan seperti ini harus terus kita dayungkan agar kualitas demokrasi di Indonesia terutama pada Pemilu 2024 bisa semakin membaik. Kita sepakat bahwa tujuan akhir agar bangsa dan negara Indonesia semakin beradab, bermartabat, maju, dan sejahtera.
